Kenapa UMKM Wajib Mendaftarkan Merek Dagang Sejak Dini

Banyak pelaku UMKM yang berfokus penuh pada penjualan dan promosi, namun lupa melindungi identitas terpenting bisnis mereka: Merek Dagang. Di Indonesia, hukum merek menganut sistem "First to File". Artinya, hak eksklusif atas suatu merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan pendaftaran secara resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham RI, bukan kepada pihak yang pertama kali memakainya.

Kondisi ini menimbulkan risiko yang sangat besar bagi pemilik usaha yang telah merintis brand selama bertahun-tahun. Jika pihak lain mendahului mendaftarkan nama atau logo tersebut, pemilik lama dapat dipaksa mengganti nama usahanya, dilarang menjual produk dengan merek tersebut, bahkan dituntut ganti rugi pelanggaran merek.

Dengan mendaftarkan merek dagang, Anda memperoleh kepastian hukum selama 10 tahun (dan dapat diperpanjang), hak eksklusif untuk melarang pihak lain meniru logo atau nama serupa dalam kelas barang yang sama, serta peningkatan nilai valuasi usaha jika di kemudian hari Anda ingin membuka waralaba (franchise) atau mencari pendanaan investor.

Proses pendaftaran dimulai dengan penelusuran nama merek (clearance search), klasifikasi kelas barang/jasa menurut sistem internasional Nice Classification, pengunggahan etiket merek, pembayaran PNBP resmi, serta pemantauan selama masa pengumuman publik (berita resmi merek).

Firma Hukum Eprayen Punding, S.H. & Rekan mendampingi para pelaku usaha dan UMKM dari pengecekan awal hingga sertifikat merek diterbitkan secara sah oleh Kemenkumham RI.